Industri Hulu Migas Sebagai Pelita Masyarakat di "Pearl Harbor" Indonesia

Tarakan (ANTARA) - Kota Tarakan adalah pulau dengan luas 657,33 Kilo Meter Persegi yang merupakan daerah transit dari berbagai kabupaten yang ada di Kalimantan Utara, dimana masyarakat sebagian besar sudah menikmati listrik dan gas yang berasal industri migas yang melakukan eksplorasi di Tarakan, dimana salah satunya yakni Medco E & P Tarakan.

“Blok Tarakan memproduksi minyak dan gas, dimana minyaknya disuplai ke Pertamina Refinery Unit 5 di Balikpapan dan gas untuk PLN serta PGN bagi program Gas Kota sejak 2011 dan saat ini telah dinikmati di 16 kelurahan mencakup 34.145 Kepala Keluarga di Tarakan,” kata VP Relations and Security Medco E & P, Arif Rinaldi di Tarakan, Kamis (18/8).

Medco di Tarakan mulai beroperasi tahun 1992 dengan mengambil alih Blok Tarakan PSC dari Tesoro. Pada tahun 2011 mendapatkan tugas dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mendukung program Jaringan Gas (Jargas) untuk masyarakat Tarakan.

Program Jargas kota saat ini sudah masuk tahap empat, dimana ada 34.145 kepala keluarga yang memanfaatkan gas dari sumur Medco melalui PT. Perusahaan Gas Negara (PGN). Kemudian kontrak diperpanjang sampai tahun 2042.

Medco di Tarakan memiliki tujuh sumur migas yakni Mamburungan, Sesanip, South Pamusian, Mangatal, Hakebabu, Peningki dan Juata Laut. Produksi rata - rata per 31 Oktober 2021 untuk minyak sebanyak 984 barel minyak per hari (BOPD) dan untuk gas sebanyak 2,19 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD).

Lifting minyak mentah untuk Medco E & P Tarakan pada bulan Januari sampai Juni 2022 sebesar 916 BOPD dengan target APBN 2022 sebesar 900 BOPD. Sedangkan lifting gas untuk Medco E & Tarakan pada bulan Januari sampai Juni 2022 sebesar 2,48 MMSCFD dengan target APBN 2022 sebesar 1 MMSCFD.

Selain itu, memasok warga pengguna program Jargas kota, gas dari Station G-8 milik Medco disalurkan juga ke PT. PLN Tarakan sebanyak 1,5 MMSCFD, guna menerangi kebutuhan listrik warga Tarakan.

Keberadaan Medco sebagai pelita atau penerang untuk kebutuhan masyarakat di Tarakan yang juga dijuluki sebagai “Pearl Harbor” Indonesia, karena terus menopang ketersediaan suplai energi yang terjangkau oleh masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Tarakan sebagai salah satu penghasil migas di Indonesia, dulunya merupakan wilayah yang “seksi” oleh kaum penjajah. Julukan Tarakan sebagai “Pearl Harbor” Indonesia, dikarenakan pada 11 Januari 1942 sumber minyak Tarakan dikuasai oleh Jepang dari Belanda. Jepang yang akan berusaha melakukan imperialisme Asia Timur Raya salah satunya ke Tarakan, sebulan setelah menyerang Pangkalan Angkatan Laut Amerika Pearl Harbor di Hawai.

Bila menelusuri beberapa wilayah di Tarakan, terlihat beberapa pompa angguk (sucker rod pump) yang bergerak turun naik. Pompa angguk tersebut merupakan salah satu saksi sejarah dari kejayaan minyak dan gas (migas) di Tarakan oleh Bataavishe Petroleum Maatchapij (BPM) perusahaan minyak milik Pemerintah Belanda tahun 1896. Dari jenis pompa angguk inilah perkembangan teknologi eksplorasi migas di seluruh dunia berkembang untuk produksi energi dari fosil.

Selain untuk pembangkit listrik, Medco juga memberikan dukungan untuk gas rumah tangga. Medco memenuhi kewajibannya dalam bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR).

“Program CSR Medco E & P disusun berdasarkan hasil koordinasi dengan SKK Migas (Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, red) dan Pemerintah Kota Tarakan. Program tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sekitar area operasi,” kata Arif. Sedangkan serapan dana CSR selama ini sesuai dengan budget yang telah ditetapkan, serapan CSR tahun ini masih berjalan.

Program CSR Medco E & P fokus pada program pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Untuk bidang pendidikan dilaksanakan pelatihan dan pendampingan peningkatan kapasitas guru pembelajaran jarak jauh pada 35 guru dan kepala sekolah dari perwakilan sekolah yang berada di Gugus 5 Kota Tarakan, selama dua bulan. Berkat pelatihan ini, guru dapat memberikan materi ajar dengan baik dan dipahami siswa selama pembelajaran daring.

Kemudian memberikan bantuan gawai kepada siswa yakni menyediakan bantuan gawai kepada sekolah tingkat dasar sebanyak 200 unit, agar pembelajaran daring dimasa pandemi tanpa terkendala alat komunikasi. Selanjutnya bimbingan belajar daring untuk lebih siap menghadapi ujian Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 2021 pada masa pandemi kepada 51 perwakilan siswa SMA dan sederajat yang berada di Kota Tarakan, dengan hasil 57 persen peserta bimbingan belajar diterima di Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Sedangkan untuk kesehatan dengan memberikan bantuan Alat Pelindung Diri (APD) Protokol Kesehatan Covid-19 kepada Kampung Trengginas RT 03 Kelurahan Mamburungan Timur, Tarakan, bantuan paket sembako terhadap masyarakat terdampak Covid-19. Bantuan APD bagi tenaga medis pada tahap kedua ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tarakan (RSUKT) menggelar vaksinasi lanjutan booster atau penguat untuk pekerja dan masyarakat. Selanjutnya pemeriksaan kesehatan masyarakat di ring satu Kelurahan Mamburungan Timur untuk 150 orang warga.

Pada bidang ekonomi dengan memberikan pendampingan kelompok binaan pada Kelompok Mapan Sejahtera, Bank Sampah BAIS, Paguntaka, Sinar Duri, Tis-Kebal dan Kelompok Wanita Tani yakni KWT Kampung Salak dan KWT Hidayatullah.

Hal tersebut menggambarkan bahwa industri hulu migas merupakan lokomotif perekonomian negara untuk kesejahteraan rakyat yang ada dalam falsafah negara di sila kelima Pancasila yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Serta dalam pasal 33 UUD RI 1945 ayat 3 bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Kepala Perwakilan SKK Migas Kalimantan dan Sulawesi (Kalsul), Azhari Idris mengatakan bahwa sampai saat ini untuk wilayah Kalsul kontribusi untuk minyak bumi sebanyak 11 persen dari migas nasional, sedangkan untuk gas sebanyak 30 persen, dengan produksi terbesar ada di Kalimantan Timur.

“Kebutuhan energi dari hari ke hari makin tinggi, kita juga secara agresif melakukan pengeboran saat ini ada 200 sumur yang dibor sebagian sudah dilaksanakan dan sebagian lagi akan dilaksanakan pada akhir tahun ini,” kata Azhari di Balikpapan, Jumat (8/7).

Perlu dukungan semua pihak

Supaya publik juga juga tahu ada harapan ekonomi yang cukup bagus, bahwa migas di Kalimantan ini terus berkembang ada harapan pertumbuhan ekonomi yang cukup bagus di masa yang akan datang.

Dari sisi kebutuhan energi gas untuk wilayah Kalsul ini sudah terjamin cukup bagus serta punya produksi. Namun SKK Migas Kalsul terus mendorong Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) mencari sumur – sumur migas untuk mendukung industri baru.

“Mudah - mudahan akan mendukung untuk suplai energi maka perlu dukungan semua pihak, agar masyarakat tahu kalau ini terganggu maka banyak sekali efek gangguan lain terikut,” katanya. Misalnya listrik PLN, bila ada gangguan gas efeknya akan mati listrik, bukan hanya listrik rumah tangga tapi juga listrik industri lain yang didukung dan bila terhenti, banyak tenaga kerja yang terganggu itu yang harus dijaga dengan baik.

Serta akan mengantarkan energi baru dan terbarukan dengan gas. Saat ini gas sebagai pionir karena gas adalah salah satu energi yang cukup bersih yang diproduksi.

Saat ini,lifting migas di wilayah Kalimantan dan Sulawesi untuk minyak mentah dan kondesat pada bulan Januari sampai Juni 2022 sebesar 68.873 BOPD, sedangkan target APBN sebesar 80.332 BOPD dengan capaian 85,7 persen. Selanjutnya untuk realisasi lifting gas sebesar 1.636 MMSCFD dengan target APBN sebesar 1.767 MMSCFD dan capaiannya sebesar 92 persen.

Hal ini mendukung Pemerintah Indonesia untuk target lifting minyak sebesar 1 juta barel per hari (BOPD) dan gas sebesar 12 miliar standar kaki kubik per hari (BSCFD) pada 2030. Produksi migas terus dilakukan secara masif serta berupaya memaksimalkan kinerja operasi KKKS dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional.

Sementara itu, staf Humas SKK Migas Kalsul, Khusnul Istiqamah mengatakan bahwa kontribusi industri hulu migas pada daerah operasi KKKS diantaranya Dana Bagi Hasil (DBH) migas untuk daerah, participating interest 10 persen, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), bisnis penyedia barang dan jasa lokal, tenaga kerja lokal, CSR, penggunaan fasilitas penunjang operasional oleh masyarakat seperti : bandara, jetty, seat pesawat dan kapal motor cepat. Selain itu adalah pasokan gas untuk bahan bakar kelistrikan di daerah, pasokan gas untuk bahan bakar industri dan pasokan gas untuk bahan baku industri turunan.

“Sedangkan dana serapan CSR KKKS pada semester I sudah terlaksana 14 persen biasanya KKKS akan mengoptimalkan pada semester II untuk seluruh Kalsul dan programnya merata,” kata Khusnul.

Diantaranya dengan Program Pengembangan Masyarakat (PPM) bagaimana mengolah limbah, penanaman bibit pohon di area operasi KKKS, Ada juga di Daerah Aliran Sungai (DAS). Target tahun ini sebanyak 350 ribu bibit pohon bisa tertanam di wilayah Kalsul salah satunya untuk mengurangi emisi karbon. Saat ini, sudah terealisasi sebanyak 310 ribu bibit pohon.

Hal tersebut merupakan komitmen SKK Migas bersama KKKS mendukung pemerintah dalam menurunkan emisi karbon untuk mengatasi perubahan iklim. Serta mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

KKKS harus melakukan kolaborasi secara masif baik dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Serta bersama para pemangku kepentingan guna mendukung jalannya operasional di wilayah kerja.

Pentingnya kolaborasi antara pihak dalam mencapai tujuan bersama dengan memaksimalkan konsep pentahelix yang melibatkan banyak peran. Pentahelix atau multipihak merupakan unsur kolaborasi yang menggabungkan berbagai pihak diantaranya, Academy, Business, Community, Government, and Media (ABCGM).

Konsep pentahelix yang menggabungkan peran akademisi, badan usaha (bisnis), komunitas, pemerintah, dan media bertujuan untuk mengembangkan inovasi pengetahuan yang memiliki potensi bertransformasi menjadi produk maupun jasa yang bernilai dan bermanfaat bagi masyarakat.

Dengan menemukan pola kemitraan melibatkan berbagai pihak dan peran, tujuan tersebut juga mendukung terwujudnya SDGs dalam mencapai percepatan pembangunan ekonomi, ketahanan pangan dan energi, kesejahteraan dan perbaikan lingkungan hidup.

Sumber PAD

Saat ini, pendapatan pajak daerah di Pemprov Kaltara memasuki semester II mencapai 77,64 persen, realisasi tersebut setara dengan Rp 319,4 miliar melebihi dari target murni pendapatan daerah Pemprov Kaltara tahun 2022 sebesar Rp411,3 miliar.

“Guna optimalisasi PAD melalui sektor pajak kita secara rutin melakukan Monitoring dan Evaluasi ke sejumlah Payment Point-Unit Pelayanan Teknis Daerah yang ada di wilayah Kaltara,” kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Tomy di Tanjung Selor, Bulungan, Minggu (14/8).

Selain itu, dalam meningkatkan pendapatan daerah tak hanya dilakukan melalui pungutan pajak daerah. Pihaknya kini telah mengoptimalkan penerimaan dana bagi hasil (DBH) atas pungutan pajak penghasilan (PPh Pasal 21).

Untuk diketahui, pada tahun 2021 realisasi DBH Provinsi Kaltara sebesar Rp23,39 miliar terhadap target sebesar Rp20,53 miliar atau sebesar 113 persen. Pada semester II 2022 Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam untuk migas, dimana Pemprov Kaltara tercatat Rp5.084.870.000,-, Bulungan tercatat Rp5.332.577.000,-, Malinau tercatat Rp2.542.435.000,-, Nunukan tercatat Rp3.183.054.000,-, Tarakan tercatat Rp6.854.334.000,- dan Tana Tidung tercatat Rp2.608.051.000,-.

DBH merupakan kontributor penting dalam struktur pendapatan daerah, mengingat peran pendapatan asli daerah terhadap pembiayaan belanja daerah yang relatif kecil. Idealnya, apa yang diambil dari daerah tersebut, maka seharusnya memberikan manfaat yang optimal bagi kelangsungan hidup masyarakatnya.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara akan menyiapkan regulasi untuk mengatur penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui dana CSR. "Dana CSR harusnya disalurkan kepada pemerintah sebagai tambahan PAD," kata Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang di Tanjung Selor, Bulungan, Selasa (10/5).

Saat ini cukup banyak perusahaan yang beroperasi di Kaltara. Selanjutnya akan dilakukan inventarisir dan mengatur regulasinya, sehingga terdapat sumber PAD lain yang sesuai aturan. Selama ini, CSR disalurkan secara mandiri oleh perusahaan. Karena itu, melalui regulasi tersebut, dana CSR dapat disalurkan melalui pemerintah agar lebih tepat sasaran. Karena yang tahu kondisi masyarakat, tentu saja pemerintah.

Gubernur juga meminta agar Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Kaltara dapat menghitung potensi penerimaan PAD dari CSR perusahaan. Pasalnya, jika ditaksir, nilainya cukup besar dengan melihat jumlah perusahaan yang beroperasi di Kaltara. “Sumber PAD ini sangat rasional. Bisa dikejar dan ada pangsanya. Potensinya bisa sampai Rp200 miliar pertahun,” kata Gubernur.
Baca juga: SKK Migas targetkan 42 sumur eksplorasi dibor tahun 2022
Baca juga: Rapat Paripurna Pendapat Akhir Fraksi Rancangan Perda Perubahan PT. Migas Kaltara Jaya