Pemkab Nunukan ancam besituakan tabung gas Malaysia

id tabung gas malaysia, ancaman pemkab nunukan, disdag nunukan

Pemkab Nunukan ancam besituakan tabung gas Malaysia

Tabung elpiji non subsidi produk Indonesia yang siap dipasarkan di Kabupaten Nunukan.

Nunukan (Antaranews-Kaltara) - Pemkab Nunukan, Kaltara mengancam membesituakan tabung elpiji asal Malaysia apabila disuplai terus ke daerahnya.
Alasannya, pasokan elpiji non subsidi dan subsidi dalam negeri dari PT Pertamina segera dimaksimalkan ke Kabupaten Nunukan, sebut Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan Kabupaten Nunukan, Hasan Basri di Nunukan, Kamis.
Hasan Basri menilai, pasokan elpiji subsidi dari Malaysia menghambat pemasaran produk dalam negeri sehingga perlu tindakan tegas oleh pemerintah daerah.
Tindakan tegas dari Pemkab Nunukan berupa penghancuran atau dibesituakan apabila pemerintah Malaysia tidak membeli kembali dari konsumennya dari Kabupaten Nunukan.
Pasca deklarasi penggunaan elpiji non subsidi bagi aparatur sipil negara (ASN) di daerah itu dimana diwajibkan dan akan menarik tabung gas produk Malaysia.
Ia menyebutkan, PT Pertamina telah bersedia mendatangkan elpiji sebanyak 40.000 tabung gas isi lima kilo gram dan 12 kilo gram khusus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat.
Sementara waktu ini kedua jenis elpiji non subsidi masih dipasok dari Balikpapan, Kaltim sambil menunggu stasiun pengisian yang sedang dibangun di Kota Tarakan.
"Kami akan besituakan tabung gas asal Malaysia apabila pemerintah negara itu tidak secepatnya membeli kembali dari masyarakat atau pengusaha di Nunukan," tegas Hasan Basri.
Apabila dibesituakan, maka pemerintah Malaysia akan mengalami kerugian besar mengingat perkiraan tabung gas negeri jiran yang beredar di Kabupaten Nunukan mencapai puluhan ribu buah.
Menanggapi ancaman Pemkab Nunukan tersebut, Andi Muttamir selaku Ketua Himpunan Pedagang Lintas Batas Nunukan menilai wajar-wajar saja.
"Sah-sah saja kalau Pemkab Nunukan akan membesituakan tabung gas Malaysia," ujar dia.
Namun dia menyarankan, sebaiknya Pemkab Nunukan mengurungkan niatnya apabila pasokan elpiji subsidi maupun non subsidi belum maksimal.
Sebab, doal elpiji produk Malaysia yang masuk ke Kabipaten Nunukan selama ini akibat ketidakmampuan Pemkab Nunukab mendatang elpiji produk dalam negeri.
Masalah elpiji telah menjadi kebutuhan primer masyarakat khususnya di wilayah perbatasan sehingga perlu dipikirkan matang-matang soal ketersediaannya.
"Jadi jangan dulu mengambil tindakan sebelum mampu memenuhi kebutuhan elpiji bagi masyarakat (Nunukan)," tegas anggota legislatif Nunukan ini yang mengaku sedang berada di Samarinda, Kaltim.
Pewarta :
Editor : Rusman
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar