Kaltara, provinsi termuda berprestasi: enam kali raih WTP

Tarakan (ANTARA) - Kaltara menoreh prestasi yang membanggakan, yakni sebagai provinsi termuda tapi enam kali meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dalam pengelolaan keuangan.

Dilaporkan di Tanjung Selor, Rabu bahwa
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan opini WTP ini diberikan dari Anggota VI BPK RI Bapak Harry Azhar Azis secara virtual melalui Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kaltara Agus Priyono kepada Gubernur Irianto dan Ketua DPRD Norhayati Andris.

Acara itu melalui dalam rapat paripurna ke-14 masa persidangan II tahun 2020 di gedung DPRD Kaltara.


"Untuk keenam kalinya, kita meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kaltara Tahun Anggaran 2019," ujar Irianto.


BPK RI menilai LKPD Pemprov Kaltara disajikan secara wajar atas aspek material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, terlaksananya Sistem Pengendalian Internal yang efektif, terdapat pengungkapan yang memadai, serta telah dipenuhinya seluruh ketentuan yang berlaku.

Harry Azhar menyatakan bahwa berdasarkan hasil tindak lanjut sampai semester II, terdapat 91 temuan dengan 229 rekomendasi.

Rekomendasi itu 212 atau 93 persen telah ditindaklanjuti dan termasuk tindaklanjut yang tertinggi di seluruh Indonesia.

Ada 16 rekomendasi atau 6,99 persen masih proses.

Ia memberi apresiasi atas usaha perbaikan yang dilakukan terus menerus terhadap LKPD 2019.

Perbaikan-perbaikan yang dilakukan dianggap BPK RI sesuai planning atau rencana yang dibuat dalam rangka perbaikan penyajian LKPD.

Pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa penyusunan LHP LKPD telah sesuai SAP Berbasis Akrual baik pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas memadai dan tidak terdapat ketidakpatuhan.

Untuk itu, BPK berkeyakinan untuk memberi opini WTP.

Harry juga memberi selamat kepada atas WTP untuk keenam kalinya itu.

Baca juga: Predikat kelima "berbuah manis", Rp49,8 M

Baca juga: Prestasi Prestisius, Opini WTP 5 Kali Berturut-Turut

Ada PR

"Kita masih ada PR. Kita akan bekerja keras untuk meningkatkan tanggungjawab urusan pendidikan menengah, perhubungan, dan energi sumber daya mineral," ujar Irianto.

PR lain, yakni Meningkatkan ketertiban penatausahaan aset, dan menyusun penyusutan gedung/bangunan, jalan, kegiatan renovasi fisik sesuai standar akuntasi pemerintahan.

"Berulang kali Saya sampaikan bahwa opini WTP sejatinya bukanlah sebuah prestasi. Melainkan menjadi kewajiban setiap pemerintah daerah," ujarnya.

Sekali lagi, ini kewajiban bagi kepala daerah termasuk DPRD sebagai bagian pemerintahan daerah agar selalu taat asas, efektif, efisien, akuntabel, dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

"Beberapa tahun lalu, Pak Harry menyatakan bahwa WTP mesti dibarengi peningkatan pembangunan, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat yang diindikasikan peningkatan ekonomi makro dan bidang sosial," kata Irianto.

Untuk itu, Pemprov Kaltara berupaya keras dan akan konsisten memastikan anggaran yang telah ditetapkan setiap tahun memberi manfaat nyata untuk kesinambungan, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat Kaltara.

Hal itu dibuktikan dengan beberapa catatan perkembangan positif yang dicapai tahun 2019, antara lain jumlah penduduk miskin yang turun menjadi 6,49 persen atau 48,61 ribu orang.

Dibandingkan Maret 2019, penduduk miskin Kaltara berjumlah 48,78 ribu atau 6,63 persen. Kemudian, gini ratio terus turun mendekati angka 0 yaitu 0,291.

Semakin mendekati 0 berarti pemerataan semakin baik, dampak pembangunan yang merata.

Ada beberapa provinsi yang gini ratio-nya 0,4 yang menandakan kesejahteraan yang begitu timpang.

"Bersyukurlah bahwa kita ditakdirkan hidup dan merasakan pemerataan itu dengan nyata," ujarnya.

Soal IPM yang diminta terus ditingkatkan, IPM Kaltara telah jauh meningkat dibanding awal provinsi Kaltara terbentuk.

IPM yang awalnya di angka 69, kini telah mencapai 71,56. Sedikit lebih rendah dibanding IPM Nasional 71,92.

"IPM kita yang telah meningkat itu menggambarkan kualitas manusia Kaltara makin bagus," ujar Irianto.

Tingkat pengangguran pada bulan Agustus 2019 sebesar 4,40 persen lebih rendah dari bulan Februari 2019 sebanyak 5,54 persen, dan lebih rendah dari Agustus 2018 sebesar 5,22 persen.

Ekonomi Kaltara tahun 2019 pun mampu tumbuh sebesar 6,91 persen lebih cepat dibandingkan tahun 2018 sebesar 0,86 persen.

Dan lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yaitu 5,02 persen.

Selain dibuktikan melalui indikator kesejahteraan, program strategis Pemprov Kaltara pada tahun 2019 telah banyak dirasakan manfaatnya.

Manfaat itu, antara lain merehab 437 unit rumah melalui dana APBD sebesar Rp 6,6 miliar. Dibantu alokasi APBN sebesar Rp 52,5 miliar untuk rehab 3.139 unit rumah.

Sejak tahun 2016 sampai 2019, sudah sebanyak 10.499 rumah direhab baik yang menggunakan APBD maupun APBN.

Masyarakat perbatasan dan pedalaman juga disentuh program Subsidi Ongkos Angkut (SOA) Barang dan Penumpang.

Di Bidang Kesehatan, kita menjalankan program Dokter Terbang.

Tahun 2019, sebanyak 3.329 warga perbatasan, tertinggal dan kepulauan) tersentuh program ini. Termasuk mengalokasikan anggaran Rp 10 miliar untuk meng-cover pembayaran iuran BPJS Kesehatan bagi 37.480 warga kurang mampu.

Melalui APBD Kaltara 2019 telah menyelesaikan pembangunan Toko Indonesia di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan.

Untuk mensuplai barang ke sana, Pemprov akan berdayakan BUMD PT Benuanta Kaltara Jaya.

"Terimakasih kepada seluruh jajaran Pemprov Kaltara. Terimakasih kepada jajaran DPRD dan seluruh pihak yang telah mendukung dan memberi masukan dalam penyelenggaraan Pemprov Kaltara. Bahwa kita memang harus bersinergi terus menerus dan memperbaharui niat lurus kita agar apa yang kita laksanakan terus on the track," katanya.



Baca juga: Pemkot Tarakan kembali raih WTP

Baca juga: 5 Kali Raih Opini WTP, Kaltara Berpotensi Mendapatkan Dana Insentif
Baca juga: Kaltara Menuju WTP ke-5 Berturut-Turut